Kita sering mendengar istilah force majeure ketika ada bencana melanda. Bagi pengusaha, force majeure terjadi ketika perusahaan yang merugi dan tidak dapat melakukan kegiatan produksi akibat kondisi yang terjadi. 

Ungkapan tersebut juga mungkin pernah Anda temui dalam kontrak kerja Anda. Namun, sebenarnya apa itu force majeure dan apa hal penting yang dapat mempengaruhi bisnis Anda, baik untuk pengusaha dan karyawan?

Pengertian Force Majeure

Dikenal juga dengan nama Overmacht, yaitu ketika keadaan di luar kuasa seseorang atau keadaan kahar. Dalam kondisi kahar, baik karyawan maupun pemilik usaha dapat menyatakan status Overmacht. Karena, force majeure merupakan bentuk perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat keadaan kahar.

Secara hukum, kerugian di luar kuasa memang tidak diatur secara eksplisit. Sebagai acuan, force majeur dapat dilihat dalam KUH Perdata pasal 1244 tentang pembayaran ganti rugi dan 1245 tentang pembebasan debitur dari membayar ganti rugi akibat keadaan terpaksa.

Keadaan kahar bisa saja bersifat menunda, bukan membatalkan kontrak. Bila dalam proses penetapan status usaha masih dapat berjalan pada masa mendatang, maka perusahaan berstatus menunda memenuhi kewajiban, seperti pembayaran gaji, hingga biaya terkumpul.

Kasus di atas dapat dilakukan karena force majeure ada dua jenis:

  • Force majeure absolut: Benar-benar tidak bisa menjalankan kewajiban. Dalam kondisi absolut, maka kontrak dianggap berakhir;
  • Force majeure relatif: Masih bisa menjalankan kewajiban namun dengan beban yang besar. Dalam kondisi relatif, maka status pemenuhan kewajiban ditunda.

Baca juga: Modal Kurang untuk Usaha FnB? Ambil Opsi Ini Saja!

Kapan pengusaha dapat menyatakan kondisi Force Majeure?

Konsep force majeur merupakan bagian dari hukum kontrak. Sehingga, kondisi baru berlaku ketika perjanjian yang dilakukan sudah sah. Ketika sebuah usaha ingin melayangkan status kahar, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi:

  1. Usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya;
  2. Gangguan yang terjadi bukan akibat pemilik usaha;
  3. Di luar kuasa pengusaha.

Dalam kasus pandemi, misalnya, seorang pemilik usaha toko kosmetik di mal tidak dapat menggaji karyawan karena pemerintah mengimbau pemberhentian aktivitas mal. 

Pemilik usaha tidak dapat menutupi biaya dengan penjualan online. Maka, ia bisa meminta penetapan status kahar karena usaha tidak mampu mengatasi sebuah kejadian luar biasa (dalam hal ini bencana nasional).

Bila pengusaha memenuhi kriteria dua dan tiga, maka statusnya adalah keadaan relatif, usaha dapat mengumpulkan biaya dan kontrak tetap berjalan. Bila semua kriteria terpenuhi, maka statusnya absolut, dan perusahaan dapat membatalkan kontrak.

Baca juga: No Rule, No Rights: Check Your Term and Condition!

Apakah Bisa Menetapkan Unpaid Leave?

Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tapi tidak berhak melakukan unpaid leave. Perusahaan wajib membayar hak pekerja, karena kondisi tak memungkinkan bukan atas keinginan pribadi pekerja.

Pelarangan unpaid leave diatur dalam pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, ayat 156 UU Ketenagakerjaan, dan KUHPerdata pasal 1338. Bila perusahaan tidak mampu, lebih baik membatalkan kontrak dengan karyawan sesuai prosedur Overmacht.

Sehingga, jika Anda memiliki sebuah usaha, disarankan Anda membuat kontrak kerja yang jelas terkait kondisi kahar. Hal ini berguna ketika ada hal di luar kemampuan Anda, karyawan memahami keputusan yang Anda ambil. Anda juga terhindar dari masalah hukum dan perselisihan dengan karyawan Anda.

Bila Anda ingin membuat kontrak kerja yang jelas dan ideal, Lexar dapat membantu Anda. Kami menyediakan jasa layanan hukum terpadu untuk membantu Anda menyelesaikan persoalan hukum perusahaan Anda. Info lebih lanjut, Anda dapat menanyakan kami di sini.