Anda para pelaku industri kreatif adalah tombak perekonomian negara. Sebagai sebuah usaha, pemerintah sudah mulai melihat potensi dari pekerja industri kreatif. Salah satunya, ekraf memiliki kebutuhan regulasi yang beda dari sudut pelaku ekonomi lain. Salah satu langkah pemerintah untuk menaungi perusahaan dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) adalah pembentukan UU Ekonomi Kreatif. UU nomor 24 tahun 2019 ini akhirnya disahkan dan memberikan kejelasan hak dan kewajiban penggerak industri kreatif.

UU Industri Kreatif memiliki tujuh bab dan 34 pasal. Mengapa Anda perlu mempelajari UU baru ini? Karena, Anda harus mengetahui ruang yang disediakan oleh pemerintah demi kemudahan bisnis Anda. Menjadi pelaku ekonomi kreatif, terutama membentuk perusahaan, perlu paham semua lingkup yang berhubungan dengan bisnis Anda. Salah satunya adalah bidang hukum.

Tapi, tenang saja, Anda bisa memahami seluruh UU hanya dalam tujuh poin penting. Kali ini, Lexar akan menjelaskan secara singkat apa saja yang dibicarakan dalam UU Ekonomi Kreatif. 

Tujuh pokok UU Ekonomi Kreatif

Mengatur Ekonomi Kreatif dari hulu ke hilir: Pemerintah mulai mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sesuai Kebutuhan. Seperti riset, pelatihan, perlindungan, insentif, hingga pembentukan pasar.

Pemberian insentif pada pelaku ekonomi kreatif: Memberikan hak insentif dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal (tunjangan, asuransi) pada pelaku ekraf.

Pengembangan kapasitas pelaku ekraf: Pelaku ekonomi kreatif akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan langsung dari tangan pemerintah. Diharapkan, para pelaku ekonomi kreatif mampu mencapai potensi secara optimal. Sehingga, ekraf dapat bersaing di pasar sesuai perkembangan industri global.

Badan Layanan Umum: Pemerintah menyediakan badan layanan untuk membantu keperluan pelaku bisnis kreatif, terutama yang kurang terjangkau akses. Sehingga, pertumbuhan ekraf merata di seluruh daerah.

Kekayaan intelektual: Melindungi ruang ekonomi kreatif yang di mana setiap karya dan ide pasti dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungannya dalam bentuk lisensi yang akan dikeluarkan setelah Anda mendaftarkan karya Anda. Jadi, pastikan Anda mendaftarkan karya Anda.

Ketersediaan infrastruktur ekraf: Pasar kreatif dan event yang menaungi segala hasil kreativitas yang dibuat oleh para pelaku ekraf.

Rencana induk ekonomi kreatif (Rindekraf): Seperti yang Anda ketahui, Bekraf bergabung dengan kementerian pariwisata dan menjadi Kemenparenkraf. Merger ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sektor ekonomi kreatif agar setara global melalui integrasi pemerintah pusat ke daerah. Sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah, salah satu implementasinya adalah perancangan ekosistem ekonomi kreatif.

Itulah tujuh pokok pembahasan UU Ekonomi Kreatif. Anda dapat melihat bahwa pemerintah sudah mulai serius menangani karya pelaku kreatif. Ada baiknya, Anda membangun bisnis dengan bentuk Perusahaan Terbatas (PT) agar bisa memanfaatkan bantuan pemerintah dengan optimal. Lexar akan terus membantu Anda agar mendapatkan akses yang mudah dalam perjalanan bisnis Anda. Catch the opportunity, LexPartner!